Arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kebijakan percepatan birokrasi digital ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif.

Percepatan Implementasi SPBE: Melalui pembangunan SuperApps-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah.

Penguatan Kebijakan Publik Berbasis Bukti: Dengan memanfaatkan Big Data dan AI, tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi. Setiap kebijakan publik harus berdasarkan bukti dari sumber data yang relevan dan valid, sehingga dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis.

JDIH Gresik: Sistem Informasi Hukum Berbasis AI

JDIH Gresik adalah sistem informasi berbasis website yang dikembangkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Sistem ini bertujuan untuk pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. JDIH Gresik juga merupakan platform pertama yang memanfaatkan teknologi AI. Sejak tanggal 3 Juni 2024, laman JDIH Kabupaten Gresik telah bertransformasi dengan tampilan dan teknologi yang lebih mutakhir. Platform baru ini menyediakan menu informasi yang lengkap dan terstruktur, serta fitur pencarian yang lebih canggih, memungkinkan pengguna untuk mencari produk hukum berdasarkan berbagai kriteria.

Fitur Unggulan JDIH Gresik

Salah satu fitur andalan JDIH Gresik adalah "Chat Bot tanya AI JDIH Gresik", yang mengimplementasikan AI untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui isi produk hukum. Fitur ini juga dapat diakses melalui WhatsApp, menjadikan pelayanan lebih interaktif.

Manfaat Pemanfaatan Teknologi AI

Dengan adanya pemanfaatan teknologi AI, pendayagunaan informasi produk hukum di Kabupaten Gresik dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran kebijakan, yaitu meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja organisasi dalam menjalankan tugas administrasi dan pelayanan hukum.

pertimbangan Etika dalam Penggunaan AI

Meskipun teknologi AI telah diterapkan dalam website JDIH Gresik, penting untuk dicatat bahwa pemanfaatan AI masih dalam tahap awal. Penerapan AI dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan aspek etika, privasi, dan keadilan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, dokumen ini menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam reformasi birokrasi dan pengelolaan informasi hukum, serta perlunya pendekatan yang etis dan inklusif dalam penerapan teknologi tersebut.