Jdih.gresikkab.go.id – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dewi Sekardadu ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kabupaten Gresik, serta perwakilan dari Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Hukum menyampaikan pentingnya regulasi yang jelas untuk mendukung pengelolaan pajak mineral di daerah. Ia menekankan bahwa pemungutan pajak yang efektif tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Selama rapat, para peserta membahas berbagai aspek terkait rancangan peraturan, termasuk mekanisme pemungutan, transparansi, serta potensi dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Diskusi yang konstruktif diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan berkeadilan.

Rapat ini merupakan langkah awal dalam upaya pemerintah daerah untuk memperkuat basis pendapatan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai instansi, diharapkan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Gresik.