Gresik, 31 Oktober 2024 - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menggelar rapat koordinasi untuk membahas usulan rancangan keputusan Bupati Gresik mengenai pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Rapat ini difokuskan pada pemerintah Desa Yosowilangun terkait tanah kas desa yang akan digunakan sebagai hak pakai.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dewi Sekardadu ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik. Para peserta membahas berbagai aspek hukum dan administrasi yang berkaitan dengan usulan pengenaan tarif nol persen ini.

Kepala Bagian Hukum menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan desa dan mempercepat proses administrasi dalam pengelolaan tanah kas. "Dengan adanya pengenaan tarif 0%, diharapkan Desa Yosowilangun dapat lebih leluasa dalam mengelola asetnya untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Diskusi dalam rapat juga memberikan ruang bagi peserta untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait implementasi keputusan tersebut. Diharapkan, setelah melalui proses pembahasan yang komprehensif, rancangan keputusan ini dapat segera disahkan dan diterapkan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan komitmennya untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang lebih efisien.