Gresik, 15 Oktober 2024 – Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menggelar rapat pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Kemitraan Kegiatan Berusaha di Daerah. Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperindag, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Inspektur Pembantu Wilayah I, Bappeda Kabupaten Gresik, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dewi Sekardadu ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memastikan pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di daerah dapat berjalan dengan baik. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Ranperbup ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memberikan dukungan bagi para pelaku usaha, terutama UMKM, agar dapat berkembang dan bersaing secara sehat," ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selama rapat, peserta mendiskusikan berbagai aspek teknis dari Ranperbup, termasuk mekanisme fasilitasi, kriteria kemitraan, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dinas terkait mengusulkan beberapa inisiatif, seperti peningkatan pelatihan bagi pelaku usaha dan penyediaan akses informasi yang lebih baik mengenai program-program bantuan pemerintah.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Gresik menambahkan, "Kami perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sehingga kolaborasi ini dapat berjalan dengan efektif."

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan finalisasi draf Ranperbup sebelum diajukan untuk ditetapkan. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, Kabupaten Gresik dapat menjadi daerah yang lebih ramah investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.