Ruang Rapat Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Rabu 3 April 2024. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan  Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga dan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan.

Acara Public Hearing kali ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik, Prof.Dr.Rusdianto Sesung, S.H., M.H, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Perwakilan Ketua AKD Perkecamatan diKabupaten Gresik.

Kepala Bagian Hukum Sekda Kab.Gresik menyampaikan "perlunya adanya masukan tentang Pencabutan dua perda ini, mulai dari Trik-trik pada saat pembahasan bagaimana, lalu teknisnya seperti apa, serta skema konstruksinya juga seperti apa, Aspek-aspek hukumnya seperti apa, dan serta yang terakhir bagaimana Arahan rekomendasi apa yang harus kami lakukan". 

"yang harus kita pahami bersama kalau kita sesuai dengan perbup ini dan kami berharap betul perbup ini bisa menyempurnakan perda 5 tersebut" ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik.

"Peraturan Daerah itu dalam teori hirarki peraturan perundang-undangan kita dia itu disebut verordnungen satzung dan autonom satzung artinya berdasarkan Perintah atau berdasarkan kewanangan untuk membuat perda itu ada diperundang-undangan yang mana" ujar  Prof.Dr.Rusdianto Sesung, S.H