Dalam rangka membangun kesadaran hukum di masyarakat, dan penetapan desa/kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Aula mandala bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik melaksanaan rapat koordinasi penyusunan kuisioner dan pengumpulan data dukung Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mengundang 35 (tiga puluh lima) Desa/Kelurahan Binaan yang masing-masing terdiri dari Kepala Desa/Lurah, dan anggota kelompok KADARKUM. 

Pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Sub Koordinator Bantuan dan Penyuluhan Hukum di Bagian Hukum (Adi Nugroho, S.H.), Sambutan dari Kepala Bagian Hukum (M. Rum Pramudya, S.H.) dan materi terkait pelaksanaan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur (Haris Nasiroedin, S.H., M.H.), serta penyampaian tata cara pengisian kuisioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan data dukungnya disampaikan oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Timur (Dina Isnaini, S.H., M.H.)