Gresik, 02 Desember 2024 – Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik mengadakan rapat penting untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Piutang Pajak Daerah. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gresik, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Gresik, serta perwakilan dari BPPKAD Kabupaten Gresik dan Inspektorat Kabupaten Gresik.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dewi Sekardadu ini bertujuan untuk mendiskusikan detail dan implikasi dari rancangan peraturan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar pajak daerah. Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menekankan pentingnya kebijakan ini untuk mendorong kepatuhan pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.

Diskusi dalam rapat juga mencakup analisis dampak dari penghapusan sanksi administrasi terhadap penerimaan pajak daerah serta upaya untuk mempercepat proses administrasi bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan ini. Semua peserta rapat memberikan masukan konstruktif untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

Bagian Hukum Bersama BPPKAD berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan peraturan ini secepat mungkin agar dapat segera diberlakukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Gresik. Diharapkan, langkah ini tidak hanya akan meringankan beban masyarakat tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan pertemuan lanjutan guna membahas rincian teknis dan finalisasi rancangan peraturan sebelum disampaikan kepada Bupati Gresik untuk disetujui.