Surabaya, 1 Oktober 2024 – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur menggelar rapat fasilitasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berfokus pada Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, BPPKAD Kabupaten Gresik, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, serta Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Provinsi Jawa Timur ini bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan draft Ranperda yang berkaitan dengan pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Staf Biro Hukum Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyusun peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.

"Perubahan regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa struktur perangkat daerah di Kabupaten Gresik dapat berfungsi secara optimal dan responsif terhadap dinamika yang ada," ujar Staf Biro Hukum.

Dalam diskusi yang berlangsung, peserta rapat memberikan masukan dan saran mengenai berbagai aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam Raperda tersebut. Hal ini termasuk penyesuaian terhadap kebutuhan sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menyampaikan harapannya agar Ranperda ini dapat segera disahkan, sehingga Kabupaten Gresik dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. "Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan perangkat daerah yang lebih efektif dan efisien," ungkapnya.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap draft Ranperda sebelum diajukan ke sidang dewan untuk mendapatkan persetujuan. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Gresik dapat terus meningkat demi kesejahteraan masyarakat.