Gresik, 24 Januari 2025 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menggelar rapat koordinasi untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017. Rapat ini bertujuan untuk menyempurnakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rapat yang berlangsung di Sekardadu dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gresik, serta Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Gresik. Dalam pertemuan ini, berbagai aspek terkait perubahan peraturan dibahas secara mendalam, guna memastikan bahwa semua pihak mendapatkan pemahaman yang sama.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, dalam sambutannya menekankan pentingnya pembahasan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hak keuangan dan administratif bagi anggota DPRD. "Peraturan ini harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mematuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Diskusi berjalan dinamis, dengan berbagai masukan dari peserta rapat yang bertujuan untuk memperkuat substansi dari rancangan peraturan tersebut. Sekretaris DPRD juga menambahkan bahwa kolaborasi antar instansi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut, serta menyusun draft final yang akan diajukan untuk ditetapkan. Diharapkan, perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja DPRD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.