Gresik, 20 November 2024 – Bagian Hukum Kabupaten Gresik mengadakan Rapat Koordinasi Lanjutan untuk membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk DISPAREKRAFBUDPORA, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Satpol PP, DLH, Dinas Sosial, Dinas KBPP PA, Dinas CKPKP, Dinas PM PTSP, Bagian Perekonomian, Dinas PMD, serta BPPKAD Kabupaten Gresik.

Rapat yang berlangsung di ruang Dewi Sekardadu ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi dalam pembentukan regulasi yang mendukung pembangunan daerah. Dalam kegiatan tersebut, setiap instansi diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan usulan terkait kebutuhan Perda yang relevan dengan sektor masing-masing.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gresik, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menghasilkan Perda yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi juga mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat. "Kami berharap melalui koordinasi ini, kita dapat merumuskan regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan sejumlah peserta mengusulkan berbagai topik, mulai dari isu kesehatan, lingkungan hidup, hingga perekonomian daerah. Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk disampaikan kepada pimpinan daerah dalam penyusunan program legislasi selanjutnya.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan proses pembentukan Perda di Kabupaten Gresik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memenuhi harapan masyarakat terhadap regulasi yang transparan dan akuntabel