Gresik, 17 Januari 2025 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun Surat Edaran Bupati Gresik mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bagian Hukum ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, serta Inspektorat Kabupaten Gresik.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan pedoman dan arahan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran tahun 2025 secara efisien dan transparan. Dalam rapat, para peserta membahas berbagai aspek terkait pelaksanaan APBD, termasuk prioritas program, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

Kepala Bagian Hukum menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. "Surat Edaran ini akan menjadi acuan bagi semua perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik," ungkapnya.

Selama rapat, peserta juga berdiskusi mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja. Beberapa usulan terkait penguatan pengawasan dan akuntabilitas juga dicatat untuk dipertimbangkan dalam penyusunan surat edaran.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan revisi dan finalisasi dokumen sebelum disampaikan kepada Bupati Gresik. Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, APBD 2025 dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.