Gresik, 7 Mei 2025 – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi untuk mereviu draf kontrak terkait Paket Pekerjaan Konstruksi Perampungan (Finishing) Gedung C Islamic Center dan Prasarana Lainnya. Rapat ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Bagian Hukum dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Inspektur Kabupaten Gresik, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gresik. Diskusi ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek konstruksi pemerintah.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan regulasi terpenuhi sebelum kontrak ditandatangani. "Kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menghindari potensi masalah di kemudian hari," tuturnya.

Selama rapat, peserta membahas berbagai elemen penting dalam draf kontrak, termasuk spesifikasi teknis, timeline pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Inspektur Kabupaten Gresik menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk menjaga kualitas dan integritas proyek.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan proyek penyelesaian Gedung C Islamic Center dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Semua peserta rapat sepakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan proyek ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik.