Gresik, 14 Februari 2025 — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat penting untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati Gresik mengenai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gresik, Bappeda Kabupaten Gresik, Inspektur  Pembantu Wilayah I Kabupaten Gresik, Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang (CK dan PKP) Kabupaten Gresik, BPPKAD Kabupaten Gresik, serta Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek terkait rancangan peraturan dibahas secara mendalam. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tujuan dari program bantuan, kriteria sasaran penerima, serta prosedur pelaksanaan yang akan diterapkan. Para peserta juga menekankan perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

Sekretaris Daerah yang memimpin rapat menyatakan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pelaksanaan program ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan agar semua pihak terlibat aktif dalam menyusun rancangan peraturan ini, sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan mempercepat proses penyusunan peraturan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Gresik. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan layak huni.