Ruang Rapat Retno Suwari (24/11/2023). Rapat Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dihadiri oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretarian Daerah Kabupaten Gresik, Ketua Umum Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial, Dinas PTSP dan BAPPEDA Kabupaten Gresik.

Rapat dibuka oleh Pak Pram selaku Kabag Hukum Sekda Kabupaten Gresik “Peraturan Bupati tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ini masih belum matang untuk dari segi konsepnya, beberapa pasal sudah kami hilangan karena tidak sesuai dengan perbup ini, selain itu tata cara perizinan pendaftaran mau LKS(Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum  harus diperhatikan dengan baik.”

“Ada banyak lembaga-lembaga yang secara yuridis tidak mempunyai keabsaan tapi saat menjalankan aktivitas lalu menjadi konflik di masyarakat, Terkait dengan konsep ini kalau sudah jadi akan diterapkan di Tahun 2024 yang tentunya dengan sosialisasi mengibarkan forum LKS yang ada di Kabupaten Gresik jauh lebih tertib dan terbuka terkait akuntabilitasnya bisa terjamin.” Ujar Bapak Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu ditindaklanjuti dalam membantu Pemerintah mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

“LKS ini sendiri sudah memiliki tempat tersendiri dihati  Pemerintah Kabupaten Gresik, salah satu buktinya adalah adanya komitmen dari Pak Bupati dengan penandatanganan Peraturan ini nanti dan kita harus tunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak main-main menata penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan kita semua bertanggungjawab atas LKS ini agar bisa sejajar dengan LKS-LKS yang ada diluar Kabupaten Gresik” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik.