Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penetapan Penduduk yang Masuk Kriteria Fakir Miskin. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Gresik, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Gresik, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gresik, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik, serta perwakilan dari Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Gresik.

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas secara mendalam mengenai kriteria dan mekanisme penetapan penduduk yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Dinas Sosial Gresik, sebagai leading sector, menyampaikan pentingnya data yang akurat dan sistematis untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Gresik menekankan perlunya kolaborasi antarinstansi dalam mengidentifikasi dan memverifikasi penduduk yang masuk dalam kriteria fakir miskin. “Kerja sama yang baik antarinstansi akan mempercepat proses dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial,” ujarnya.

Bagian Kesra juga memberikan masukan terkait perlunya pendekatan yang humanis dalam penetapan status fakir miskin, agar proses ini tidak hanya berbasis data, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.

Diskominfo dan Dinkes turut berperan dalam penyampaian informasi yang tepat dan transparan kepada masyarakat mengenai mekanisme yang baru ini, agar masyarakat memahami hak dan akses mereka terhadap bantuan.

Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang lebih efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan sinergi antarinstansi, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik.