Pencarian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PEMERINTAHAN DESA

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2010 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP Republik Indonesia No. 38 Tahun 1974; PP Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 50 tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini mengatur tentang struktur organisasi dan mekanisme kerja dalam pemerintahan desa di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup definisi dan fungsi dari berbagai unsur pemerintahan desa termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman bagi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

RPJPD - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2009 (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025

ABSTRAK :

-	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang mencakup visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Penetapan rencana ini diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 17 Tahun 2007;UU Nomor 26 Tahun 2007;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 3 Tahun 2007;PP Nomor 38 Tahun 2007;PP Nomor 7 Tahun 2008;PP Nomor 8 Tahun 2008;PERDA Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008;
-	Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik tahun 2005-2025 merupakan pedoman penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJP Daerah ini disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional dan karakteristik serta potensi daerah. Proses penyusunan RPJP Daerah melibatkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). RPJM Daerah, sebagai visi dan misi Kepala Daerah terpilih, harus disesuaikan dengan RPJP Daerah dalam waktu yang ditentukan. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah serta memberikan ruang untuk penyesuaian RPJM Daerah dengan RPJP 2005-2025. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi landasan penting dalam pembangunan Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2009

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2009 (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK :

-	Percepatan pembangunan desa menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan alokasi dana dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Untuk implementasi tersebut, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;UU Nomor 33 Tahun 2004;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 72 Tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 8 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa merupakan sebuah regulasi yang penting dalam mengatur sumber pendapatan desa untuk mendukung otonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini memberikan pedoman, kebijakan, dan arahan bagi desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Melalui rumus yang ditetapkan dalam peraturan ini, besaran Alokasi Dana Desa dapat dihitung dengan jelas. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi instrumen penting dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan efektif sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2009

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2009 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait investasi dan penyertaan modal. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik menjadi strategis guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan layanan air minum kepada masyarakat. Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Gresik diatur melalui Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal tambahan bagi PDAM sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, regulasi ini menjadi landasan hukum penting dalam pengembangan investasi serta peningkatan pelayanan air minum di Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 10 Tahun 2004;Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004;PP Nomor 16 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 38 Tahun 2007;PP Nomor 1 Tahun 2008;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun1986;PERDA kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur tentang definisi daerah, tujuan penyertaan modal, serta prosedur penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Gresik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelayanan air minum kepada masyarakat dapat ditingkatkan sambil memperhatikan aspek sosial dan ekonomi daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2009

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2009 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Pada Perseroan Terbatas (Pt) Gresik Migas

ABSTRAK :

-	Penyertaan modal pemerintah pada PT Gresik Migas sudah seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gresik serta peningkatan pembangunan masyarakat sesuai dengan semangat otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dalam Hal ini, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT Gresik Migas juga sejalan dengan rekomendasi dari Laporan Atas Kepatuhan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT Gresik Migas sangatlah penting demi mencapai tujuan tersebut.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 10 Tahun 2004;Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2007;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 38 Tahun 2007;PP Nomor 1 Tahun 2008;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2005;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada Perseroan Terbatas (PT) Gresik Migas bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Gresik melalui penyertaan modal daerah pada PT Gresik Migas. Penyertaan modal ini diatur dalam rangka mendukung otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta sumber pendapatan daerah yang lebih baik serta manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2009

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2009 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Daerah

ABSTRAK :

-	Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan fungsi pasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta percepatan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Penelitian ini berfokus pada perubahan pengenaan Retribusi Pasar Pemerintah Daerah dan Penggalian Potensi sebagai obyek Retribusi. Penelitian dilakukan dengan merinci pengaturan yang diperlukan dalam sebuah Peraturan Daerah untuk mencapai tujuan tersebut.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;UU nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan ;Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2006;PP Nomor 66 Tahun 2001;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 38 Tahun 2007;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 tahun 2004;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pengelolaan Pasar Daerah mengatur tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Gresik. Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan tentang definisi pasar, tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar, kewajiban memungut retribusi, serta prosedur penyetoran hasil retribusi. Peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2009.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009

RETRIBUSI - PUSKESMAS

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2009 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK :

-	Peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Pukesmas bagi masyarakat Kabupaten Gresik, dengan tujuan untuk mendukung sumber kesehatan yang memadai. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik yang bertujuan mewujudkan derajad kesehatan masyarakat yang optimal, kebijakan Pemerintah Daerah untuk pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diaturlah retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan Peraturan Daerah.
-	Undang – Undang nomor 12 Tahun 1950;Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan ;Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004;UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2004;PP Nomor 66 tahun 2001;PP Nomor 58 tahun 2005;PP Nomor 79 tahun 2005;PP Nomor 38 tahun 2007;PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006;PERMEN Kesehatan Nomor 1394 tahun 2002;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 tahun 1997;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 417 tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur tentang tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang mengenai tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan subsidi pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Gresik. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sesuai dengan kemampuan subyek. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara penagihan retribusi, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana bagi yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran retribusi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2009 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan ini merupakan panduan bagi Desa-desa di Kabupaten Gresik dalam pembentukan Peraturan Desa guna meningkatkan kualitas pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan tercipta tata kelola Desa yang lebih baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
-	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 10 tahun 2004;Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 tahun 2005;PP Nomor 38 tahun 1974;PP Nomor 72 tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005;PERPRES Nomor 1 Tahun 2007;PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 16 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2006;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006;
-	dari peraturan ini adalah tentang pedoman pembentukan peraturan desa yang mengatur proses pembentukan peraturan desa atau peraturan kepala desa. Peraturan ini menjelaskan mengenai landasan politis, tata cara penulisan materi, ketentuan peralihan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Tujuannya adalah agar peraturan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam peraturan ini adalah bahasa perundang-undangan yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia. Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal juga menjadi bagian penting dalam pembentukan peraturan desa.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2009

KEPENDUDUKAN - PENCATATAN SIPIL

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2009 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Penacatatan Sipil

ABSTRAK :

-

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindak lanjut ini diperlukan untuk memperjelas prosedur dan mekanisme pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan ini mencakup persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tanpa diskriminasi, serta menetapkan prosedur yang harus diikuti terkait dengan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan status kewarganegaraan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa hal-hal yang tidak diatur secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Selain itu, Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2009

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2008 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan Anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, serta pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah status Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah penuh. Dalam rangka pemenuhan unsur fleksibilitas tersebut, tarif layanan BLUD-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan harus disampaikan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; Undang-undang No. 10 tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2006; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERPRES No. 1 tahun 2007; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang tarif layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan standarisasi biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat ketika menggunakan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Namun, peraturan ini telah dicabut untuk disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi terbaru yang lebih memadai.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung