Pencarian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

RPJMD - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2011 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011

PAJAK - KEUANGAN DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2011 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini dibentuk untuk menetapkan aturan-aturan yang sesuai dengan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 tahun 1950; Undang Undang-undang No. 8 tahun 1981; Undang undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 14 Tahun 2002; Undang - Undang No. 7 Tahun 2004; Undang - Undang No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; Undang - Undang No. 38 Tahun 2004; Undang - undang No. 10 Tahun 2009; Undang-undang No. 22 Tahun 2009; Undang-undang No. 25 Tahun 2009; Undang - Undang No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No. 10 Tahun 1987; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Pajak Daerah ini mengatur tentang berbagai jenis pajak yang dikenakan dalam wilayah hukum tertentu, yang meliputi Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. Peraturan ini menjelaskan dasar pengenaan, tarif, cara perhitungan, dan sistem pemungutan untuk masing-masing jenis pajak tersebut. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan masa pajak dan saat terutang pajak untuk setiap jenis pajak yang ada.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011

RUANG TERBUKA HIJAU - PENATAAN

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2010 (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau ini dibentuk untuk mengatasi bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan pembangunan yang berdampak pada pergeseran fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun, sehingga dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup. Selain itu, peraturan ini juga diperlukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang memperoleh perhatian.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU Negera Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950; UU Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 1965; UU Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981; UU Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990; UU Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002; UU Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU Negara Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007; UU Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009; UU Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011; PP Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005; PP Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005; Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2007; Peraturan PERMENPU No. : 05/PRT/M/2008; PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2009;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekologi. Peraturan ini menetapkan proporsi luasan minimal Ruang Terbuka Hijau dan mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor dalam pengelolaannya. Selain itu, peraturan ini juga memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

PENGELOLAAN SAMPAH - LINGKUNGAN HIDUP - SAMPAH

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2010 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini dibentuk untuk mengatasi pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengatur metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan guna menghindari dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini mengatur tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Peraturan ini menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, serta larangan impor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2010 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengantisipasi penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Selain itu, peraturan ini juga dibentuk untuk mendukung optimalisasi kinerja Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui dukungan teknis operasional dan administrasi yang diperlukan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008; PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/13/M.PAN/5/2008; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pembentukan Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana serta memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintahan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga yang dibentuk, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2010 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Kader Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk untuk merangsang dan mendorong penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa, serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa dan kelurahan. b. Peraturan Kader Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk untuk mengakui keberadaan dan peran penting Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ini mengatur tentang struktur dan fungsi kader dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kerjasama antara pemerintah desa, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

DESA - KELURAHAN

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2010 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1) Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan2 UU No. 8 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 2 UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007; Peraturan PERMENSOS No. 83/HUK Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2000;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ini mengatur tentang struktur dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan. Peraturan ini juga mendefinisikan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan melalui partisipasi aktif dan keswadayaan gotong royong. Selain itu, peraturan ini menetapkan batasan dan kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang diakui.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

KEPALA DESA - PERANGKAT DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2010 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini mengatur tentang struktur keuangan dan tanggung jawab Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa. Peraturan ini juga menetapkan penghasilan tetap bagi Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, peraturan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan adat istiadat setempat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2010 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengangkatan dan ketentuan yang berlaku bagi Sekretaris Desa. Peraturan ini menekankan bahwa Sekretaris Desa tidak boleh merangkap jabatan yang dapat mengganggu tugasnya sebagai Sekretaris Desa. Selain itu, peraturan ini juga memastikan bahwa Sekretaris Desa harus diterima oleh masyarakat desa setempat dan memenuhi syarat administratif yang ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2010 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK :

-	peraturan tersebut menjelaskan pentingnya mengatur Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengaturan ini perlu dilakukan melalui Peraturan Daerah guna memastikan terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 10 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008;PP Nomor 72 Tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005;PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2007;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah regulasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam peraturan ini, terdapat berbagai pasal yang mengatur tentang pembentukan, tugas, dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat menjadi anggota BPD, besaran tunjangan, biaya kegiatan BPD, serta ketentuan peralihan dan penutup. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur BPD. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung