Pencarian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 25, LD Kabupaten Gresik 2011 (25)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Gresik serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik, yang mengatur penambahan modal pada PDAM Gresik sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara bertahap.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 1986; Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 20 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2011 ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Regulasi ini juga menetapkan kerangka kerja bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pengelolaan dan penambahan modal yang diperlukan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 24, LD Kabupaten Gresik 2011 (24)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik ini dibentuk untuk memenuhi maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pembangunan Daerah di segala bidang. Selain itu, peraturan ini juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 20 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Gresik ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik. Peraturan ini menetapkan jumlah modal yang disertakan serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung pengembangan keuangan daerah melalui partisipasi dalam modal dasar PD. BPR Bank Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL - KERJA

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 23, LD Kabupaten Gresik 2011 (23)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan atas Undang-Undang yang menjadi kewenangannya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menjalankan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam penegakan aturan hukum. Dengan adanya pedoman kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 79 Tahun 2005,; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ini mengatur tentang tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal penegakan hukum dan ketertiban. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman operasional yang harus diikuti oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 22, LD Kabupaten Gresik 2011 (22)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK :

-	Peraturan Tata Tertib Dalam Perkara Kejahatan Cyber ini dibentuk untuk mengatur dan mengendalikan tindakan kejahatan online yang semakin meningkat, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat yang menjadi korban peretasan dan penipuan di dunia maya.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERPRES No. 25 Tahun 2008; PERPRES No. 26 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang administrasi kependudukan yang berisi tentang prosedur pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, dan penanganan tindak pidana administrasi kependudukan. Peraturan ini juga menetapkan ketentuan peralihan dan penutup yang memastikan kelancaran implementasi ketentuan baru terkait kependudukan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan khusus mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2011 (21)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga pola hubungan antar lembaga dalam rangka perubahan yang perlu dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini mengatur tentang struktur dan fungsi dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan ini mencakup penambahan dan pengubahan beberapa seksi dan bidang dalam struktur organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 18, LD Kabupaten Gresik 2011 (18)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK :

-	a. Peraturan tentang perlindungan tenaga kerja ini dibentuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dan memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin maju, dengan mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas. b. Peraturan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjaga perlindungan tenaga kerja dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Ketenagakerjaan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 4 Tahun 1997; UU RI No. 21 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 31 Tahun 2006; PERPRES No. 21 Tahun 2010; Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2002;
-	Dalam Peraturan Perusahaan ini mengatur tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan minimal sepuluh orang untuk membuat peraturan perusahaan yang harus disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan ini juga menetapkan bahwa peraturan perusahaan harus disusun ulang paling lambat 90 hari kerja sebelum masa berlakunya peraturan yang lama berakhir. Selain itu, peraturan perusahaan harus mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya aturan tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 17, LD Kabupaten Gresik 2011 (17)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dibentuk untuk mengakui bahwa Hak Asasi Perempuan dan Anak adalah Hak Asasi Manusia, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, perempuan dan anak juga dianggap sebagai aset yang sangat berharga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, sehingga perlu adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 3 tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44Tahun 2009; PP No. 2 Tahun 2002; PP No. 3 Tahun 2002; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 2008; Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2007; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2008; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2009; PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010; PERDAPROV No. 9 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Peraturan ini menjamin hak-hak korban, menyediakan layanan medis, psikososial, dan medicolegal, serta melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011

AIR TANAH - LINGKUNGAN HIDUP - PERIZINAN

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 16, LD Kabupaten Gresik 2011 (16)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ijin Pemakaian Atau Pengusahaan Air Tanah Dan Pengelolaan Sumber Daya Air

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Ijin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Air ini dibentuk untuk menjaga dan melestarikan fungsi air sebagai salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peraturan ini juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta memastikan penggunaan air dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 7 tahun 2004; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP Republik Indonesia No. 38 Tahun 1974; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008 tetang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4859); PERMEN Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010; Keputusan PERMEN ESDM No. : 1451.K/10/MEM/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No. 10 Tahun 1987; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2011 tentang Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan air tanah dan menjaga kelestarian sumber daya air. Hal ini dilakukan melalui pengawasan, pemantauan, dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan sumber daya air.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR - LINGKUNGAN HIDUP

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 15, LD Kabupaten Gresik 2011 (15)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air ini dibentuk untuk menjaga dan mengendalikan keberadaan serta keseimbangan sumber daya air sesuai dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan mahluk lainnya. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan agar pengendalian sumber daya air dilaksanakan dengan terprogram guna menjaga kesediaan serta keseimbangan sumber daya air dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1965; Undang-undang No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP Republik Indonesia No. 38 Tahun 1974; PP No. 27 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 15 tahun 2010; PERMEN Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 20 tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2009;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang konservasi sumber daya air yang mencakup penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana kegiatan konservasi. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan konservasi sumber daya air. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam konservasi sumber daya air.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - LINGKUNGAN HIDUP

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 2011 (14)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK :

-	Peraturan Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ini dibentuk untuk menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, dengan mengatur pengelolaannya agar cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan memperhatikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 2 tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 24 Tahun 2010; PP No. 55 tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PERMEN Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pertambangan yang mencakup aspek reklamasi dan pascatambang, serta perlindungan masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan usaha pertambangan serta melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan yang berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung