081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
  Admin        378       387
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Judul
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
4
Singkatan Jenis
PERDA
Tahun Terbit
2011
Tempat Penetapan
Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
24-06-2011
Subjek
RETRIBUSI - JASA UMUM
Sumber
LD Kabupaten Gresik 2011 (4)
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
Bidang Hukum
Administrasi Negara-Keuangan Daerah
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2011Pd3525004.pdf
Abstrak Peraturan :   2011absPd3525004.pdf
Penandatangan
SAMBARI HALIM RADIANTO
Peraturan Terkait
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Administrasi Keuangan Daerah
Pemrakarsa
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
Bagikan
Halaman ini telah diakses 378 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
  
ABSTRAK

RETRIBUSI - JASA UMUM

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2011 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK :
-   a. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini dibentuk untuk mengakomodasi perubahan yang timbul akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan yang baru. b. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini dibentuk untuk menjawab pertimbangan bahwa perlu melakukan penetapan Peraturan Daerah baru mengenai Retribusi Jasa Umum, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang ada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-   Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Undang-undang No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 25 Tahun 2008; Keputusan PERMENHUB No. KM.63 Tahun 1993; Keputusan menteri Perhubungan No. KM.66 Tahun 1993; Keputusan PERMENHUB No. KM. 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri perhubungan No. KM. 9 Tahun 2004; Peraturan PERMENKOMINFONo. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, PERMENPU, PERMENKOMINFOdan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. : 18 Tahun 2009, No. : 07/PRT/M/2009, No. : 9/PER/M.KOMINFO/03/09 dan No. : 3/P/2009; Peraturan PERMENKES No. : 364/Menkes/SK/III/2003; Keputusan PERMENKES No. 128/Menkes/SK/II/2004; Keputusan PERMENKES No. : 666/ MENKES/SK/VI/2007; Peraturan Bersama PERMENKES dan Menteri Dalam Negeri No. : 138/MENKES/PB/II/2009 dan No. : 12 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. : 1 Tahun 2009;
-   Dalam Peraturan yang Anda tanyakan ini mengatur tentang berbagai aspek yang cukup jelas di setiap pasalnya. Setiap pasal dirancang untuk memberikan kejelasan dan panduan yang spesifik terkait dengan subjek peraturan tersebut. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami dan dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dengan efektif.
CATATAN :
-   Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011
-   Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku

RETRIBUSI - JASA UMUM

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2011 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:
-   a. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini dibentuk untuk mengakomodasi perubahan yang timbul akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan yang baru. b. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini dibentuk untuk menjawab pertimbangan bahwa perlu melakukan penetapan Peraturan Daerah baru mengenai Retribusi Jasa Umum, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang ada setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-   Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Undang-undang No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 25 Tahun 2008; Keputusan PERMENHUB No. KM.63 Tahun 1993; Keputusan menteri Perhubungan No. KM.66 Tahun 1993; Keputusan PERMENHUB No. KM. 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri perhubungan No. KM. 9 Tahun 2004; Peraturan PERMENKOMINFONo. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, PERMENPU, PERMENKOMINFOdan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. : 18 Tahun 2009, No. : 07/PRT/M/2009, No. : 9/PER/M.KOMINFO/03/09 dan No. : 3/P/2009; Peraturan PERMENKES No. : 364/Menkes/SK/III/2003; Keputusan PERMENKES No. 128/Menkes/SK/II/2004; Keputusan PERMENKES No. : 666/ MENKES/SK/VI/2007; Peraturan Bersama PERMENKES dan Menteri Dalam Negeri No. : 138/MENKES/PB/II/2009 dan No. : 12 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. : 1 Tahun 2009;
-   Dalam Peraturan yang Anda tanyakan ini mengatur tentang berbagai aspek yang cukup jelas di setiap pasalnya. Setiap pasal dirancang untuk memberikan kejelasan dan panduan yang spesifik terkait dengan subjek peraturan tersebut. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami dan dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dengan efektif.
CATATAN:
-   Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011
-   Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku
  
FILE VERSI INGGRIS
  
STATUS PERATURAN
Status
Tidak Berlaku
Keterangan
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].