Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

KETENAGAKERJAAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2022 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan perlu diganti untuk mendukung pendayagunaan dan pelindungan hak-hak tenaga kerja agar dapat mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja. Penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha. Hal ini disebabkan peraturan yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, pembaharuan regulasi, kebijakan, dan tuntutan penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berdasarkan pertimbangan tersebut.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 1 Tahun 1970;UU Nomor 7 Tahun 1981;UU Nomor 21 Tahun 2000;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 2 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 24 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 8 Tahun 2016;UU Nomor 18 Tahun 2017;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 31 Tahun 2006;PP Nomor 15 Tahun 2007;PP Nomor 50 Tahun 2012;PP Nomor 33 Tahun 2013;PP Nomor 44 Tahun 2015;PP Nomor 45 Tahun 2015;PP Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 60 Tahun 2020;PP Nomor 34 Tahun 2021;PP Nomor 35 Tahun 2021;PP Nomor 36 Tahun 2021;PP Nomor 37 Tahun 2021;PERPRES Nomor 8 Tahun 2012;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 7 Tahun 2019;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor : PER.21/MEN/IX/2009;PERMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.16/MEN/XI/2010;PERMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.17/MEN/XI/2010;PERMEN Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;PERMEN Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang menegaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan ketenagakerjaan dijalankan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini memberikan penjelasan yang jelas terkait dengan keadaan atau kejadian tertentu yang dapat menghambat implementasi penyelenggaraan ketenagakerjaan, serta hak-hak yang harus diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen asli seperti ijazah pendidikan dan transkrip nilai juga diatur dalam peraturan ini sebagai jaminan persyaratan kesanggupan atas hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, peraturan ini menjadi landasan penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan ketenagakerjaan yang adil dan layak.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022

PERPUSTAKAAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2022 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan

ABSTRAK :

-

Dalam upaya meningkatkan minat baca melalui pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan, dibutuhkan landasan hukum yang mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan perpustakaan. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan perlu disempurnakan agar sesuai dengan wewenang daerah di bidang perpustakaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, dibutuhkan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan budaya gemar membaca melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perpustakaan. Peraturan ini disesuaikan dengan kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat daerah melalui kebijakan dan pengaturan di bidang perpustakaan. Beberapa pasal yang diubah dan disempurnakan dalam peraturan ini meliputi pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan, pemberian penghargaan, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi perpustakaan yang terpadu dan perpustakaan berbasis elektronik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022

KEARSIPAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2022 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor XX Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Gresik Penyelenggaraan kearsipan merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik. Kearsipan harus dilakukan dalam sistem yang komprehensif terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Gresik perlu diganti karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan pengelolaan arsip elektronik oleh pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan pelayanan publik. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang baru di Kabupaten Gresik.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 2008;UU Nomor 43 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 30 Tahun 20l4;PP Nomor 61 Tahun 2010;PP Nomor 28 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 20l7;PERPRES Nomor 95 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 20l7;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2019;Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012;Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022

APBD - PERUBAHAN APBD

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2022 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK :

-

Kepala Daerah diwajibkan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperoleh persetujuan bersama, sesuai dengan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan tersebut merupakan implementasi dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah dijabarkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 5 bulan September tahun 2022. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022

APBD - PERTANGGUNGJAWABAN APBD

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2022 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK :

-

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 23 ayat (4) dari Peraturan tersebut mewajibkan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut diperlukan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022

KETERTIBAN UMUM

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2022 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK :

-	Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan aspek penting bagi setiap daerah guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gresik memiliki kewenangan dalam urusan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah baru yang mengatur Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat saat ini.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2022;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 26 Tahun 2020;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
-	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan budaya disiplin masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih, dan indah di Kabupaten Gresik. Partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat diperlukan untuk mencapai kondisi tertib yang diinginkan. Peraturan ini menekankan pentingnya ketertiban umum, penyelenggaraan pelindungan masyarakat, pembinaan, peran serta masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk menangani gangguan ketertiban, serta menegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati. Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dalam berjalan kaki dan berlalu lintas, dengan aturan yang jelas terkait tempat berjalan, menyeberang, dan menunggu angkutan umum. Pembatasan kegiatan masyarakat dalam situasi bencana juga diatur untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum yang penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022

NELAYAN

2022

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2022 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan

ABSTRAK :

-	Berpijak pada ketergantungan nelayan kecil terhadap sumber daya ikan, lingkungan, serta faktor-faktor lain seperti sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi, menjadikan mereka membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diakui bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan kecil. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 31 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 7 Tahun 2016;UU Nomor 11 Tahun 2020;PP Nomor 50 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 27 Tahun 2021;PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2009;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021;PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : 58/PERMEN-KP/2020;PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/PERMEN-KP/2020;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 30-1/2022 mengatur tentang penguatan kelembagaan nelayan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan yang telah terbentuk. Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendorong terbentuknya kelembagaan nelayan, serta memberikan panduan mengenai bentuk-bentuk kelembagaan nelayan yang dapat dibentuk. Kelembagaan nelayan diharapkan dapat berperan sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan pertukaran informasi untuk meningkatkan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Gresik. Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan arah dan dukungan yang jelas bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022

APBD

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2021 (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK :

-

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 05 Oktober Tahun 2021. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

-

Peraturan yang disusun dalam dokumen ini mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, keuangan negara, perbendaharaan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta pajak daerah dan retribusi daerah. Dokumen ini juga mengatur mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum, kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta berbagai aspek terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan daerah yang mengatur tata cara penghitungan, penganggaran, dan pertanggungjawaban dana operasional, serta pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dokumen ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pemerintahan daerah dan keuangan negara di Indonesia.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2021 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan, memperluas kapasitas cakupan layanan, dan kualitas penyediaan air minum kepada masyarakat. Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta, dilakukan perubahan terhadap modal dasar Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan layanan air minum kepada masyarakat.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 265-9/2021 mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada Perumda Giri Tirta sebesar Rp113.000.000.000,00. Penambahan ini akan menjadi modal disetor sebelumnya sebesar Rp97.235.404.200,00, yang mengubah modal dasar Perumda Giri Tirta dari Rp200.000.000.000,00 menjadi Rp400.000.000.000,00. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 22 Desember 2021. Penyertaan modal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Selain itu, peraturan ini juga merujuk pada Undang-Undang terkait pembentukan daerah dan peraturan terkait investasi pemerintah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021

ORGANISASI - KELEMBAGAAN

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2021 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai beban kerja, kondisi nyata dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan Perangkat Daerah perlu direkayasa kembali sesuai dengan prinsip rasional, proporsional, efektif, dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dalam melaksanakan sub urusan pemadam kebakaran, dibentuk lembaga perangkat daerah tersendiri sesuai dengan Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020. Hal ini diperlukan sebagai langkah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sesuai dengan pertimbangan rasional dan efektif.

-

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik merupakan hasil keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan Bupati Gresik. Perubahan ini terutama mengenai struktur dan tugas Dinas Daerah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pemerintah terkait. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung