Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

TOLERANSI - TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 16, LD Kabupaten Gresik 2020 (16)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

ABSTRAK :

-	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam menjaga toleransi kehidupan masyarakat untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman masyarakat Kabupaten Gresik yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, golongan, dan latar belakang sosial ekonomi memiliki potensi konflik sosial yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 1 Tahun 1965;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 15 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2005;UU Nomor 12 Tahun 2006;UU Nomor 40 Tahun 2008;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 7 Tahun 2012;UU Nomor 17 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 6 Tahun 2010;PP Nomor 56 Tahun 2010;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 28 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera dengan mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat menimbulkan konflik. Asas-asas yang meliputi kemajemukan, kesetaraan, kebangsaan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi landasan dalam menangani konflik dengan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Penanganan konflik juga harus mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang pluralistik. Undang-undang terkait seperti tentang pencegahan intoleransi, hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi acuan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu enam bulan sejak diundangkan, yang berlaku sejak tanggal diundangkan. Penyebaran Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Lembaran Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 5 Februari 2021.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 23, LD Kabupaten Gresik 2012 (23)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini dibentuk untuk menciptakan hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di Kabupaten Gresik. Peraturan ini juga bertujuan memberikan kemudahan dan perlindungan kepada pelaku dunia usaha dalam berusaha, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2012; Peraturan PERMENSOS No. : 50/HUK/2005; PERMEN BUMN No. : Per- 05/MBU/2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selain itu, peraturan ini menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal

TATA RUANG

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 8

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 - 2030

ABSTRAK :

-

Tentu, silakan berikan teks yang ingin Anda gunakan untuk membuat abstrak, dan saya akan membantu Anda menyusunnya.

-

UU Nomor 5 Tahun 1960;UU Nomor 5 Tahun 1984;UU Nomor 5 Tahun 1990;UU Nomor 4 Tahun 1992;Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992;UU Nomor 36 Tahun 1999;UU Nomor 41 Tahun 1999;Undang _ Undang Nomor 22 Tahun 2001;UU Nomor 3 Tahun 2002;UU Nomor Nomor 28 Tahun 2002;UU Nomor 27 Tahun 2003;UU Nomor 7 Tahun 2004;UU Nomor 18 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 31 Tahun 2004;UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 17 Tahun 2007;UU Nomor 23 Tahun 2007;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 27 Tahun 2007;UU Nomor 30 Tahun 2007;UU Nomor 17 Tahun 2008;UU Nomor 18 Tahun 2008;UU Nomor 1 Tahun 2009;UU Nomor 4 Tahun 2009;UU Nomor 10 Tahun 2009;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 30 tahun 2009;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 41 Tahun 2009;UU Nomor 45 Tahun 2009;PP Nomor 26 Tahun 1985;PP Nomor 27 Tahun 1991;PP Nomor 35 Tahun 1991;PP Nomor 67 Tahun 1996;PP Nomor 69 Tahun 1996;PP Nomor 68 Tahun 1998;PP Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001;PP Nomor 82 Tahun 2001;PP Nomor 16 Tahun 2004;PP Nomor 45 Tahun 2004;PP Nomor 16 Tahun 2005;PP Nomor 36 Tahun 2005;PP Republik Indonesia, Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 20 Tahun 2006;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 6 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan ;PP Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;PP No 59 Tahun 2007;PP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008;PP Nomor 26 Tahun 2008;PP Nomor 42 Tahun 2008;PP Nomor 43 Tahun 2008;PP Nomor 24 Tahun 2009;PP Nomor 34 Tahun 2009;PP Nomor 56 Tahun 2009;PP Nomor 11 Tahun 2010;PP Nomor 15 Tahun 2010;PP Nomor 22 Tahun 2010;PP Nomor 23 Tahun 2010;PP Nomor 24 Tahun 2010;PERPRES Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 65 Tahun 2006;PERPRES Nomor 78 Tahun 2005;PERPRES Nomor 5 Tahun 2010;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990;Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991;Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1996;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003;Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009;PERMENDAGRI Nomor 8 tahun 1998;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2011

TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2008 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan Anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, serta pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah status Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah penuh. Dalam rangka pemenuhan unsur fleksibilitas tersebut, tarif layanan BLUD-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan harus disampaikan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; Undang-undang No. 10 tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2006; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERPRES No. 1 tahun 2007; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang tarif layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan standarisasi biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat ketika menggunakan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Namun, peraturan ini telah dicabut untuk disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi terbaru yang lebih memadai.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DPRD - DPRD

2007

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2007 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur perubahan-perubahan yang terjadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, dorang ini juga dimaksudkan untuk memperbarui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gresik berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan pada huruf a.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 17 Tahun 2003; Undang-undang No. 22 tahun 2003; Undang-undang No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2006; Undang-undang No. 33 tahun 2004; PP No. 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 25 tahun 2004; PP No. 58 tahun 2005; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 21 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang kedudukan, protokoler, dan keuangan para pimpinan serta anggota DPRD. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan protokoler di lingkungan DPRD Kabupaten Gresik dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2007

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DPRD - DPRD

2006

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2006 (21)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengakomodasi beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2006. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Perturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 17 Tahun 2003; Undang-undang No. 22 tahun 2003; Undang-undang No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2006; Undang-undang No. 33 tahun 2004; PP No. 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 25 tahun 2004; PP No. 37 tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 21 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ;
-	Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan ini memastikan bahwa semua ketentuan keuangan dan protokoler disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di tingkat daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2007

TARIP PELAYANAN KESEHATAN - RSUD - IBNU SINA

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 12, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengakomodasi peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B Non Pendidikan dan sebagai sarana untuk mengatur tarif pelayanan kesehatan yang akan diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 Tahun 1950; Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-undang No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004; PP Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. . 92 Tahun 1993; Keputusan PERMENKES No. . 582 / Menkes / SK/VI/1997;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 ini mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan ini diperlukan untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan seiring dengan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B Non Pendidikan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pengawasan dan ketentuan penutup yang menggantikan peraturan sebelumnya.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

TENAGA KERJA - WAJIB LATIH

2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 17, LD Kabupaten Gresik 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Latih Kerja Bagi Perusahaan Dan Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Keterampilan Tenaga Kerja ini dibentuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang meliputi aspek teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan secara umum. Dalam rangka penyelenggaraan keterampilan tenaga kerja, pemerintah, swasta, khususnya perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan daerah yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait hal ini.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan dan Dana Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan di Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melatih tenaga kerjanya serta menyediakan dana untuk pelatihan tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja tenaga kerja di Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 28 September 2002

TANAH PENGAIRAN - PEMANFAATAN

2000

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 31, LD Kabupaten Gresik 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Tanah Pengairan Yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur pemanfaatan Tanah pengairan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penerbitan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan terkait.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2000 ini mengatur tentang pemanfaatan tanah pengairan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan menyediakan layanan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan tanah pengairan. Ketentuan dalam peraturan ini mencakup syarat dan prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh perorangan atau badan hukum yang ingin memanfaatkan tanah tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2001

TATA KOTA - PELAYANAN

1995

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 1995

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota Gresik sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang tertib, teratur, terarah, dan indah. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan memberikan pelayanan di bidang tata kota yang mencakup ketentuan-ketentuan pelayanan dan retribusinya.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi bidang Tata Kota yang mencakup berbagai aspek pengurusan tanah dan izin bangunan. Materi pokok peraturan tersebut termasuk pengenaan biaya untuk survey lokal, pengukuran situasi, dan perencanaan lokasi yang diperlukan untuk pengembangan real estate dan zoning. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tambahan retribusi berdasarkan luas tanah yang melebihi batas tertentu untuk mendukung pengelolaan dan perencanaan kota yang efektif.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 1995

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : T

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung