Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

RETRIBUSI - IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 14, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 ini dibentuk untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mempengaruhi ketentuan Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan. b. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan maksud dari perubahan yang ada pada Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan, sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang baru dalam bidang ketenagakerjaan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Ketenagakerjaan ini mengatur tentang berbagai jenis izin yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Peraturan ini termasuk pengaturan tentang biaya jasa pelatihan, pengesahan peraturan perusahaan, dan pendaftaran kesempatan kerja bersama. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tarif retribusi dalam bentuk satuan rupiah untuk berbagai jenis pungutan yang terkait dengan layanan ketenagakerjaan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

GARAM BERYODIUM - KESEHATAN

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Pengadaan Dan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen ini dibentuk untuk memberikan panduan dan perlindungan kepada konsumen dalam menjalankan transaksi jual beli barang dan jasa, serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengawasan dan pembinaan terhadap produksi dan peredaran garam beryodium. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah peredaran garam tidak beryodium yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga memberikan wewenang kepada pejabat tertentu untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

TARIP PELAYANAN KESEHATAN - RSUD - IBNU SINA

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 12, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengakomodasi peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B Non Pendidikan dan sebagai sarana untuk mengatur tarif pelayanan kesehatan yang akan diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 Tahun 1950; Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-undang No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; Undang-undang No. 32 Tahun 2004; PP Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. . 92 Tahun 1993; Keputusan PERMENKES No. . 582 / Menkes / SK/VI/1997;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2005 ini mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik. Peraturan ini diperlukan untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan seiring dengan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Kelas B Non Pendidikan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pengawasan dan ketentuan penutup yang menggantikan peraturan sebelumnya.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

RETRIBUSI - IJIN ANDALALIN

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Analisis Mengenai Dampak Lalulintas Pembangunan Kawasan

ABSTRAK :

-	Peraturan Pengelolaan Sampah di Gresik ini dibentuk untuk mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, serta melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2005 ini mengatur tentang Retribusi Izin Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengenaan retribusi terhadap kegiatan analisis dampak lalu lintas yang dihasilkan dari pembangunan kawasan, guna mendukung kelancaran, keselamatan, dan efisiensi berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Retribusi Daerah ini dibentuk untuk mengatur sistem retribusi daerah yang mengarah kepada system sederhana, adil, efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Gresik, serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah. Selain itu, peraturan ini juga diperlukan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan menjaga kepentingan umum serta kelestarian lingkungan melalui pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai implementasi dari konsiderans a, b, dan c.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 Tahun 1950; Undang-undang No. 2 Tahun 1965; Undang-undang No. 8 Tahun 1981; Undang-undang No. 38 Tahun 2004; Undang-undang No. 14 Tahun 1992; Undang-undang No. 34 Tahun 2000; Undang-undang No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; Peraturan Pemeritah No. 22 Tahun 1990;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2005 ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 30 Tahun 2000 yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor. Peraturan ini bertujuan untuk memantapkan otonomi daerah yang efektif serta mendukung peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan transportasi yang memadai dan laik jalan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pada pengelolaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI - PERIZINAN

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ini dibentuk untuk menyempurnakan dan mengupdate ketentuan-ketentuan yang ada, sebagai respons terhadap perkembangan dan ketentuan baru di bidang Jasa Usaha Konstruksi. b. Peraturan Perubahan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ini dibentuk untuk melaksanakan maksud dari perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001, dengan tujuan mengatur kegiatan Jasa Usaha Konstruksi secara lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan sektor tersebut.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 18 Tahun 1999; Undang-undang No. 32 Tahun 2004; Undang-undang No. 33 Tahun 2004; Undang-undang No. 18 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur pemberian izin usaha jasa konstruksi. Peraturan ini termasuk perubahan atas ketentuan biaya izin, kriteria penerima izin, serta pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan izin tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua badan usaha yang beroperasi di bidang konstruksi memiliki standar yang sesuai dan terdaftar secara resmi.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

RETRIBUSI - IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur pelaksanaan pungutan Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; Undang-undang No. 34 tahun 2000; Undang-undang No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Undang-undang No. 33 tahun 2004;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup yang berisi tentang definisi dan ruang lingkup, pencabutan peraturan sebelumnya, serta tanggal mulai berlakunya peraturan ini. Peraturan ini mencakup definisi dari daerah, pemerintah daerah, dan berbagai entitas terkait lainnya yang beroperasi dalam Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk transisi dari peraturan lama ke peraturan baru yang telah diundangkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

PAJAK - GALIAN GOLONGAN C - KEUANGAN DAERAH

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ini dibentuk untuk memberikan pedoman pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian Golongan C di Kabupaten Gresik, dalam rangka menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 Tahun 1950; Undang-undang No. 2 Tahun 1965; Undang-undang No. 11 Tahun 1967; Undang-undang No. 32 Tahun 2004; Undang-undang No. 8 Tahun 1981; Undang-undang No. 23 tahun 1997; Undang-undang No. 17 Tahun 1997; Undang-undang No. 19 Tahun 1997; Undang-undang No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 173 Tahun 1997; Keputusan PERMEN ESDM No. 1453.K/29/MEM/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No. 4 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No. 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Gresik Gresik No. 21 Tahun 1997;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ini mengatur tentang pengenaan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 21 Tahun 1997. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, sekaligus menjamin kesinambungan persediaan bahan tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

PAJAK - PENERANGAN JALAN - KEUANGAN DAERAH

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK :

-	Peraturan Pajak Penerangan Jalan ini dibentuk untuk menjaga bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi Pelaksanaan Pemerintahan dan Peningkatan Pembangunan Daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penerangan jalan dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 Tahun 1950; Undang-undang No. 2 Tahun 1965; Undang-undang No. 8 Tahun 1981; Undang-undang No. 34 Tahun 2000; Undang-undang No. 19 Tahun 2000; Undang-undang No. 32 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No. 4 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik No. 10 Tahun 1987; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 1997; PERDA Kab. Gresik No. 06 Tahun 2002;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan ini mengatur tentang penggunaan hasil pajak penerangan jalan yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Peraturan ini menetapkan bahwa 20% dari penerimaan pajak penerangan jalan umum akan digunakan selama titik penerangan jalan umum dirasa cukup. Peraturan ini juga memasukkan Bab VIII A yang secara khusus membahas penggunaan hasil pajak penerangan jalan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

PAJAK - RETRIBUSI - KEUANGAN DAERAH

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penagihan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Penagihan Pajak atau Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ini dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan penagihan pajak atau retribusi daerah yang belum dibayar sebagai upaya intensifikasi pendapatan daerah. Selain itu, peraturan ini juga diperlukan untuk mengatur proses penagihan pajak atau retribusi daerah dengan Surat Paksa agar dapat dilaksanakan secara efektif.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 32 Tahun 2004; Undang-undang No. 34 Tahun 2000; Undang-undang No. 19 Tahun 1997; Undang-undang No. 19 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997; PP No. 66 Tahun 2001; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 1987;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2005 ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1987 yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Surat Paksa. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atau retribusi daerah dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, peraturan ini juga mengubah mekanisme penagihan yang sebelumnya menggunakan Surat Paksa menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung