Pencarian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

RETRIBUSI - PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2015 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan aturan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut retribusi sebagai bentuk pelayanan terhadap perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Daerah tersebut diperlukan guna memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan terkait izin tersebut.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 31 Tahun 1994;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 97 Tahun 2012;PERPRES Nomor 72 Tahun 2014;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2010;PERMEN Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2014;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2015

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2015 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dibentuk untuk pelestarian sumberdaya air dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2012; PERPRES No. 87 Tahun 2014; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003; Peraturan PERMENPU No. 16/ PRT/M/2008; PERMEN Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010; PERDAPROV No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2013;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah, menjaga kualitas air, dan meningkatkan pelestarian sumber daya air. Peraturan ini mencakup sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan terpusat. Asas-asas yang diterapkan dalam pengelolaan ini meliputi keberlanjutan, kearifan lokal, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN - LP2B

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2015 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini dibentuk untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga bertujuan untuk mengatasi masalah berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Gresik akibat alih fungsi menjadi non pertanian, yang dapat mengganggu upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah. Penetapan peraturan ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk melindungi lahan pertanian pangan di Kabupaten Gresik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tetang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2003; Peraturan PERMENTAN No. 41/Permentan/OT.140/9/2009; PERDAPROV No. 5 Tahun 2012; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 1 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 11 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini mengatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian yang esensial untuk ketahanan pangan. Peraturan ini mencakup sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan pemeliharaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pada pentingnya desentralisasi, tanggung jawab negara, dan memperhatikan keragaman sosial budaya dalam pengelolaan LP2B.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2016

LINGKUNGAN HIDUP

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2015 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK :

-

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di Kabupaten Gresik telah berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang konsisten dan konsekuen diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan menegakkan hukum yang berlaku.

-

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 32 Tahun 2009;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 41 Tahun 1999;PP Nomor 54 Tahun 2000;PP Nomor 82 Tahun 2001;PP Nomor 79 Tahun 2005;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMEN Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2014;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2015

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2015 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini dibentuk untuk memastikan bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan yang ada yang dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga diperlukan upaya pengembangan yang lebih baik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1998; Undang Undang No. 39 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 43 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2012; Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2004; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 60 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; Keputusan PERMENSOS No. : 10/HUK/1998; Keputusan PERMENPU No. : 30/PRT/M/2006; PERDAPROV No. 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan ini mengatur tentang perlindungan dan pelayanan terhadap lanjut usia. Peraturan ini memastikan bahwa lanjut usia mendapatkan bimbingan keagamaan, aksesibilitas di tempat ibadah, serta perlindungan dalam berbagai aspek sosial dan hukum. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan untuk melindungi lanjut usia.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2016

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK - KESEHATAN - LINGKUNGAN HIDUP

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2015 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Merokok dan Kawasan Terbatas Rokok ini dibentuk untuk a. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat Kabupaten Gresik dalam menjalani hidup sehat sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan b. mengurangi dampak negatif merokok terhadap kesehatan masyarakat serta menyediakan ruang untuk melindungi hak-hak perokok.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 109 Tahun 2012; PERPRES No. 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama PERMENKES dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2012 No. 72 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengendalian dan pembatasan konsumsi rokok. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan mencegah bertambahnya perokok baru, khususnya di kalangan pemuda. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan rokok di tempat-tempat tertentu.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2015 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kedekatan fungsi serta keseimbangan beban kerja lembaga, serta memenuhi pertimbangan dalam rangka melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang ada.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 ini mengatur tentang perubahan fungsi dan tugas dalam organisasi lembaga sebagai perangkat daerah. Perubahan ini meliputi penambahan tugas pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kebakaran sebagai bagian dari penanggulangan bencana.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2015 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk memastikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat bergerak secara dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, kebutuhan daerah, dan strategi yang ingin dicapai. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dan mendistribusikan beban kerja sesuai dengan fungsi lembaga perangkat daerah serta mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan ; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini mengatur tentang restrukturisasi dan optimalisasi organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan dinamika kebutuhan dan strategi pembangunan daerah. Selain itu, peraturan ini juga memastikan bahwa pembagian beban kerja di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015

RETRIBUSI - JASA USAHA - KEUANGAN DAERAH

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 20, LD Kabupaten Gresik 2013 (20)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengubah Peraturan Daerah yang sudah ada, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, karena adanya penambahan beberapa obyek retribusi dan perubahan tarif retribusi jasa usaha. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga dibentuk berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dengan tujuan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; Keputusan PERMENHUB No. : KM 65 Tahun 1993; Keputusan PERMENHUB No. : KM 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 18 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ini mengatur tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Peraturan ini termasuk perubahan atas tarif pelayanan kepelabuhanan jasa tambat, dermaga, dan penumpukan oleh penyelenggara pelabuhan di Kabupaten Gresik. Perubahan ini penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013

PERPUSTAKAAN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 18, LD Kabupaten Gresik 2013 (18)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan ini dibentuk untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6), Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 28F UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 3 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. : 132/KEP/M.PAN/12/2002; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan perpustakaan yang bertujuan untuk mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat. Peraturan ini mencakup aspek penyediaan dan pengolahan koleksi, peningkatan pelayanan, serta pembudayaan kegemaran membaca. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung