Pencarian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

SISTEM KESEHATAN DAERAH

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2013 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah ini dibentuk untuk memastikan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur yang menunjang hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu, peraturan ini juga merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan di tingkat Kabupaten yang merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelayanan kesehatan yang menyeluruh, merata, dan terjangkau bagi masyarakat, untuk melaksanakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6), Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES No. 72 Tahun 2012; Keputusan PERMENKES No. : 128/MENKES/SK/II/2004; Keputusan PERMENKES No. : 828/MENKES/SK/2008; Keputusan PERMENKES No. : 1076/Menkes/SK/XII/2006; Keputusan PERMENKES No. : 1479/Menkes/SK/X/2003; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Kesehatan ini mengatur tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Peraturan ini mencakup regulasi kesehatan lingkungan, perbaikan gizi masyarakat, dan pengamanan sediaan farmasi serta alat kesehatan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pada penanggulangan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan kejadian luar biasa kesehatan termasuk kedaruratan bencana alam.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013

KEARSIPAN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2013 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini dibentuk untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mendinamiskan sistem kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar yang diperlukan dalam penyelenggaraan kearsipan yang andal.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden No. 105 Tahun 2004; PERPRES No. 1 Tahun 2007; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2009;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Kearsipan ini mengatur tentang sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Peraturan ini memberikan penjelasan dan pengaturan mengenai berbagai aspek kearsipan, termasuk pengertian, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pembinaan, pengelolaan arsip, serta perlindungan dan penyelamatan arsip.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN - PERIZINAN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2013 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan ini dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penanganan bidang kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru. Dengan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2007; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1973; PP No. 20 Tahun 1990; PP No. 32 tahun 1996; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; Keputusan PERMENKES No. 167/Kab/B.VIII/1972 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. 922/Menkes/Per/X/1993 sebagaimana telah diubah dengan ; Keputusan PERMENKES No. : 1350/Menkes/SK/VII/2001; Keputusan PERMENKES : No. 1363/Menkes/SK/XII/2001; Keputusan PERMENKES No. 364/Menkes/Per/III/2003; Keputusan PERMENKES No. : 1076/Menkes/SK/VII/2003; Peraturan PERMENKES No. 357/Menkes/Per/V/2006; Peraturan PERMENKES No. 666/Menkes/SK/2007; Peraturan PERMENKES 1109/MENKES/PER/IX/2007; Peraturan PERMENKES No. 147/Menkes/Per/2010; Peraturan PERMENKES No. 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 374/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 411/MENKES/PER/III/2010; Peraturan PERMENKES No. 1464/Menkes/Per/X/2010; Peraturan PERMENKES No. 028/Menkes/Per/I/2011; Peraturan PERMENKES No. 889/Menkes/Per/V/2011; Peraturan PERMENKES No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011; Peraturan PERMENKES No. 2052 /Menkes/Per/X/2011; Peraturan PERMENKES No. 54 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 58 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 19 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 22 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 23 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 24 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 26 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 31 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 32 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 23 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan ini mengatur tentang prosedur dan syarat pemberian izin untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta pengobatan tradisional dan komplementer. Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai sertifikasi bagi penyedia layanan makanan dan minuman serta sertifikasi kesehatan lingkungan untuk fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan lingkungan yang disediakan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2013 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengakomodasi perubahan lingkungan strategis, kebutuhan daerah, dan strategi yang ingin dicapai guna memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga pola hubungan antar lembaga.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; Undang-undang No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 ini mengatur tentang penataan kelembagaan dalam pemerintahan Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup pembentukan dua Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan perubahan nomenklatur dalam beberapa kantor pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2013 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini dibentuk untuk menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan meningkatkan dan mengembangkan budaya hukum masyarakat dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai upaya menciptakan kepatuhan hukum.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2013;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini mengatur tentang ruang lingkup, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengajuan bantuan hukum. Materi pokok yang diatur meliputi penetapan lembaga yang berhak memberikan bantuan hukum, syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh penerima serta pemberi bantuan hukum, dan pengaturan pembiayaan bantuan hukum yang dibebankan kepada APBD. Peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 24, LD Kabupaten Gresik 2012 (24)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Gresik diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada PDAM Kabupaten Gresik pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Dalam hal ini, Investasi maupun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik perlu ditetapkan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 1986; Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 25 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik ini mengatur tentang penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Gresik. Peraturan ini menetapkan penyertaan modal sebesar Rp.3.600.000.000,00 untuk diprioritaskan dalam program legislasi Daerah Tahun 2012. Selain itu, peraturan ini juga mengubah beberapa ketentuan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan modal yang disertakan kepada PDAM.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 23, LD Kabupaten Gresik 2012 (23)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini dibentuk untuk menciptakan hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di Kabupaten Gresik. Peraturan ini juga bertujuan memberikan kemudahan dan perlindungan kepada pelaku dunia usaha dalam berusaha, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2012; Peraturan PERMENSOS No. : 50/HUK/2005; PERMEN BUMN No. : Per- 05/MBU/2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selain itu, peraturan ini menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2012 (21)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Gresik serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah perlu upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan Daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal Daerah. Selain itu, sesuai dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi maupun penyertaan modal awal Pemerintah Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah, pemenuhan modal selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi langkah yang perlu diambil untuk mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan diubah keduakalinya dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2006;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera ini mengatur tentang penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ke dalam PT Gresik Samudera. Peraturan ini menjelaskan prosedur dan ketentuan mengenai penyertaan modal, serta tata cara penambahan modal yang akan dianggarkan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa segala prosedur lebih lanjut mengenai penyertaan modal akan diatur dengan Peraturan Bupati.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2013

PENDIDIKAN - PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 20, LD Kabupaten Gresik 2012 (20)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengatur tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dan terukur.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 9 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 66 Tahun 2010; PERMEN Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007; PERMEN Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; PERMEN Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; PERMEN Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007; PERMEN Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; PERMEN Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009; PERMEN Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52 tahun 2009; PERMEN Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 tahun 2010; PERMEN Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2010; PERMEN Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. : 087/U/2002 Tanggal 26 Juni 2002; Keputusan Mendiknas No. : 044/U/2002; PERMEN Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2006;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan yang berisi tentang ketentuan operasional dan peralihan peraturan terkait pendidikan. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan guru swasta dan guru bantu. Selain itu, peraturan ini juga mencakup sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan izin operasional pendidikan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 19, LD Kabupaten Gresik 2012 (19)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama ini dibentuk untuk memastikan pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengendalikan pembangunan menara secara terpadu dan berwawasan lingkungan guna memastikan kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2008; Peraturan PERMENHUB No. KM 10 Tahun 2005; Peraturan PERMENKOMINFONo. 02/Per/M.Kominfo/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, PERMENPU, PERMENKOMINFODan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 18 Tahun 2009, No. 07 Tahun 2009, No. 19/PER/M.Kominfo/03/2009, No. 3/P/2009; PERMENDAGRI No. 53 tahun 2011; PERDAPROV No. 5 Tahun 2012; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama ini mengatur tentang penataan, pembangunan, dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan menara yang fungsional, efisien, dan selaras dengan lingkungan serta menjamin keandalan teknis dan keamanan menara. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kerjasama operasional dalam pembangunan menara dan kewajiban penyedia menara untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2013

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung