Pencarian Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

RETRIBUSI - LINGKUNGAN HIDUP - SAMPAH - PENGELOLAAN SAMPAH

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan penyesuaian yang dihasilkan oleh Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1997 tentang Retribusi Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Penetapan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melalui Peraturan Daerah ini diperlukan untuk melaksanakan penyesuaian tersebut.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2003 ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pengumpulan, dan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa. Selain itu, juga diatur mengenai pengawasan dan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

RETRIBUSI - PELAYANAN PARKIRTEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi pelayanan parkir belum mengatur penggunaan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus secara berlangganan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang dibentuk bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna parkir untuk mendapatkan fasilitas parkir berlangganan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2003 ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2001 yang berisi tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif parkir serta penambahan ketentuan baru mengenai subyek retribusi dan struktur tarif. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang mendesak di daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

RETRIBUSI - IJIN USAHA SARANA PARIWISATA

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 29 tahun 2000 tentang usaha Pariwisata di Kabupaten Gresik dibentuk untuk mengatur Ijin Usaha Sarana Pariwisata sesuai dengan penyesuaian ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peraturan Daerah dibentuk untuk mengatur Retribusi Ijin Usaha Sarana Pariwisata sebagai bagian dari pelaksanaan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 29 tahun 2000 tentang usaha Pariwisata di Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2003 ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata yang berisi tentang pengenaan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kepastian hukum mengenai kapan utang retribusi harus ditagih untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

RETRIBUSI - IJIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresiik Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 15 tahun 1985 tentang Penertiban Kendaraan tidak motor dalam Kabupaten Dati II Gresik dibentuk untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengatur Retribusi ijin operasional kendaraan tidak bermotor dalam rangka melaksanakan penyesuaian tersebut.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2003 ini mengatur tentang retribusi izin operasional kendaraan tidak bermotor. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai pengawasan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, serta sanksi bagi pelanggaran yang merugikan keuangan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

RETRIBUSI - IJIN TRAYEK - PERIZINAN

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Trayek

ABSTRAK :

-	Peraturan ini dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh jaminan kepastian hukum dalam menginfestasikan modalnya di Kabupaten Gresik, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi investor, perlu ditetapkan ketentuan Permodalan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri ke dalam Peraturan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2003 ini mengatur tentang Ketentuan Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur segala kebijakan yang terkait dengan penanaman modal guna mengantisipasi dampak dari kegiatan usaha tersebut. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan PMDN dan PMA untuk mendapatkan izin usaha dan operasional.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

PENANAMAN MODAL - DALAM NEGERI DAN ASING

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Peraturah Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketentuan Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (pmdn) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Penanaman Modal Gresik dibentuk untuk menyediakan kepastian hukum bagi investor dalam melakukan investasi modal asing dan modal dalam negeri di Kabupaten Gresik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2003 ini mengatur tentang ketentuan permohonan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak kegiatan usaha dan mengatur kebijakan terkait penanaman modal. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

JALAN - PERLENGKAPAN

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perlengkapan Jalan

ABSTRAK :

-	Peraturan tentang Prasarana Lalu Lintas dan Rambu-Rambu Lalu Lintas ini dibentuk untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas di jalan merupakan upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas. Untuk melaksanakan hal tersebut, perlu diatur ketentuan rambu-rambu lalu lintas yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2003 ini mengatur tentang Perlengkapan Jalan yang berisi tentang materi pokok regulasi perlengkapan jalan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pengguna jalan. Peraturan ini mencakup definisi, fungsi, serta jenis-jenis marka jalan dan rambu lalu lintas yang harus diikuti oleh pengguna jalan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

PERIZINAN - PENEMPATAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Penempatan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Perijinan Penempatan Pedagang Kaki Lima ini dibentuk untuk mengatur dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha penempatan Pedagang Kaki Lima sebagai respons terhadap ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. b. Peraturan Daerah tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dibentuk untuk memfasilitasi penyesuaian terhadap peraturan nasional yang mengharuskan pembinaan usaha Pedagang Kaki Lima.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 ini mengatur tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewajiban dan hak pedagang kaki lima dalam mendapatkan ijin penempatan serta pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003

TENAGA KERJA - WAJIB LATIH

2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 17, LD Kabupaten Gresik 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Latih Kerja Bagi Perusahaan Dan Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Keterampilan Tenaga Kerja ini dibentuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang meliputi aspek teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan secara umum. Dalam rangka penyelenggaraan keterampilan tenaga kerja, pemerintah, swasta, khususnya perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan daerah yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait hal ini.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan dan Dana Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan di Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melatih tenaga kerjanya serta menyediakan dana untuk pelatihan tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja tenaga kerja di Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 28 September 2002

PAJAK - AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN - KEUANGAN DAERAH

2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 16, LD Kabupaten Gresik 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan

ABSTRAK :

-	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak yang tidak termasuk dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik, dibentuk untuk menjelaskan bahwa pajak pemanfaatan Air Bawali Tanah dan Air Permukaan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain itu, peraturan daerah ini juga diciptakan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa penerimaan sektor perpajakan Daerah tidak terganggu.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2002 ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 1997 yang berkaitan dengan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Peraturan ini dinyatakan karena kewenangan pengenaan pajak tersebut berada di bawah pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Pencabutan ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam pemungutan pajak antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 28 September 2002

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung