Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ORGANISASI - KELEMBAGAAN

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2021 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai beban kerja, kondisi nyata dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan Perangkat Daerah perlu direkayasa kembali sesuai dengan prinsip rasional, proporsional, efektif, dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dalam melaksanakan sub urusan pemadam kebakaran, dibentuk lembaga perangkat daerah tersendiri sesuai dengan Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020. Hal ini diperlukan sebagai langkah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sesuai dengan pertimbangan rasional dan efektif.

-

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik merupakan hasil keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan Bupati Gresik. Perubahan ini terutama mengenai struktur dan tugas Dinas Daerah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pemerintah terkait. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PEMERINTAH DESA

2017

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2017 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ini dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat desa, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada aparatur pemerintah desa, serta menghindari tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2015 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kedekatan fungsi serta keseimbangan beban kerja lembaga, serta memenuhi pertimbangan dalam rangka melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang ada.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 ini mengatur tentang perubahan fungsi dan tugas dalam organisasi lembaga sebagai perangkat daerah. Perubahan ini meliputi penambahan tugas pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kebakaran sebagai bagian dari penanggulangan bencana.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2015 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk memastikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat bergerak secara dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, kebutuhan daerah, dan strategi yang ingin dicapai. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik dan mendistribusikan beban kerja sesuai dengan fungsi lembaga perangkat daerah serta mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Kab. Gresik No. 6 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan ; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini mengatur tentang restrukturisasi dan optimalisasi organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan dinamika kebutuhan dan strategi pembangunan daerah. Selain itu, peraturan ini juga memastikan bahwa pembagian beban kerja di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2013 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengakomodasi perubahan lingkungan strategis, kebutuhan daerah, dan strategi yang ingin dicapai guna memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga pola hubungan antar lembaga.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; Undang-undang No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 ini mengatur tentang penataan kelembagaan dalam pemerintahan Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup pembentukan dua Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan perubahan nomenklatur dalam beberapa kantor pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PEMERINTAHAN DESA

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2012 (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini dibentuk untuk mengatasi kekurangan dalam kejelasan rumusan sehingga dapat menampung kebutuhan masyarakat akan aturan yang baik sehingga perlu diubah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 50 tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2010;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini mengatur tentang struktur organisasi dan fungsi pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi desa. Peraturan ini juga menetapkan tugas dan wewenang dari masing-masing perangkat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat, cepat, dan akurat. Selain itu, peraturan ini memberikan solusi terhadap kekosongan jabatan Sekretaris Desa dengan memungkinkan perangkat desa lain untuk merangkap fungsi tersebut sementara waktu.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2013

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2011 (21)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga pola hubungan antar lembaga dalam rangka perubahan yang perlu dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini mengatur tentang struktur dan fungsi dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan ini mencakup penambahan dan pengubahan beberapa seksi dan bidang dalam struktur organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi dapat beroperasi secara efektif sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2010 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengantisipasi penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Selain itu, peraturan ini juga dibentuk untuk mendukung optimalisasi kinerja Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui dukungan teknis operasional dan administrasi yang diperlukan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008; PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/13/M.PAN/5/2008; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pembentukan Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana serta memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintahan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga yang dibentuk, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PEMERINTAHAN DESA

2010

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2010 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP Republik Indonesia No. 38 Tahun 1974; PP Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 50 tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini mengatur tentang struktur organisasi dan mekanisme kerja dalam pemerintahan desa di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup definisi dan fungsi dari berbagai unsur pemerintahan desa termasuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman bagi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - PERANGKAT DAERAH

2008

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2008 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengatur kembali susunan dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2007;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah ini mengatur tentang struktur organisasi dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Peraturan ini juga memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan urusan pemerintahan yang tidak harus selalu dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Selain itu, peraturan ini memberikan pedoman tentang kompensasi dan hak-hak kepegawaian bagi pejabat yang mengalami penurunan eselon jabatan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2008

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : ORGANISASI

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung