Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PENETAPAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 3

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Desa Dan Kelurahan

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah dan kepastian hukum. Tujuan penetapan nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa dan Kelurahan. Rahasia dibalik sukses membuat seperti itu adalah pengalaman seorang ahli hukum yang sudah di uji kualitas serta berkualifikasi lebih di banding hukum formalitas
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 156-3/2024 ini mengatur tentang penetapan nama Desa dan Kelurahan serta penegasan batas-batasnya. Peraturan ini mencakup 330 nama Desa dan 26 nama Kelurahan yang tersebar di 18 Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyesuaian nama Desa dan Kelurahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

PEMBANGUNAN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 2

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gresik Tahun 2024-2044 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2015; PERMEN Perindustrian No. : 110/M-IND/PER/2015; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2018; PERDAPROV No. 5 Tahun 2012; PERDAPROV No. 3 Tahun 2019; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2021;
-	Dalam Peraturan RPIK Kabupaten Gresik 2024-2044 ini mengatur tentang strategi dan program pembangunan industri yang berfokus pada pengembangan industri unggulan daerah. Peraturan ini juga mencakup aspek pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan industri. Selain itu, peraturan ini menetapkan jangka waktu pelaksanaan dan sistematika penulisan yang jelas untuk memudahkan pemahaman dan implementasi oleh semua pihak terkait.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

PESANTREN

2024

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pesantren

ABSTRAK :

-	Perda ini dibentuk dengan pertimbangan pentingnya peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Kabupaten Gresik, untuk mengoptimalkan fungsi Pesantren, diperlukan fasilitasi yang terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai Fasilitasi Pesantren guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 18 Tahun 2019;UU Nomor 4 Tahun 2023;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 55 Tahun 2007;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 82 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Agama Nomor 30 Tahun 2020;PERMEN Agama Nomor 31 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesanten sebagai landasan hukum bagi Kabupaten Gresik dalam: a) melestarikan nilai dan karakteristik pesantren di kabuaten Gresik. Mengembangkan dan memajukan pendidikan pesantren sesuai dengan amanah Konstitusi dan khususnya undang-undang tentang pesantren. Dengan terbntuknya peraturan daerah tentang fasilitasi peantren dapat mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah terkait Fasilitasi Pesantren. b) bahwa Fasilitasi Pesantren harus dijalankan dengan profesional yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan mutu pesantren di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024

APBD - 2024

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 9

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023

PAJAK - RETRIBUSI - KEUANGAN DAERAH

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2023 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK :

-	Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menetapkan Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah dan jenis retribusi yang dipungut daerah dengan besaran tarif dan tata cara pemungutannya.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 69 Tahun 2010;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 16 Tahun 2021;PP Nomor 34 Tahun 2021;PP Nomor 4 Tahun 2023;PP Nomor 35 Tahun 2023;
-	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada Pasal 60 hingga Pasal 107 yang mencakup berbagai aspek terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat ketentuan yang cukup jelas terkait dengan penyediaan infrastruktur, penyesuaian rincian objek dalam Peraturan Bupati, definisi tempat khusus parkir, serta pemanfaatan aset daerah. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi, serta penerapan sistem online dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi terkait pajak dan retribusi daerah yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023

PERENCANAAN - INFORMATIKA - SMART CITY

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2023 (7)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Smart City

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Smart City merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi inovatif. Smart City diharapkan mampu memberikan kemudahan, keterjangkauan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang aman, mudah, sehat, dan makmur. Dengan implementasi Smart City yang berkelanjutan, sistematis, dan tepat sasaran, diharapkan dapat memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Penyelenggaraan Smart City menjadi langkah penting untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang mudah, berkualitas, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

-

Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 30 Tahun 2014;UU Nomor 2 Tahun 2020;UU Nomor 7 Tahun 2021;UU Nomor 4 Tahun 2023;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 61 Tahun 2010;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PP Nomor 24 Tahun 2019;PERPRES Nomor 95 Tahun 2018;PERPRES Nomor 39 Tahun 2019;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011;PERMEN Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011;PERMEN Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023

PERUMAMAHAN - PERMUKIMAN

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 6, LD Kabupaten Gresik 2023 (6)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK :

-

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Daerah. Peningkatan dan pengembangan perumahan dan permukiman, melibatkan berbagai aspek permasalahan, perlu ditata dengan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai guna menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, terencana, teratur, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

-

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 28 Tahun 2002;UU Nomor 26 Tahun 2007;UU Nomor 1 Tahun 2011;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 20 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 4 Tahun 2023;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 88 Tahun 2014;PP Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021;PP Nomor 64 Tahun 2016;PP Nomor 5 Tahun 2021;PP Nomor 13 Tahun 2021;PP Nomor 16 Tahun 2021;PP Nomor 21 Tahun 2021;PP Nomor 11 Tahun 2023;PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2009;PERMEN Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013;PERMEN Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Nomor 29 Tahun 2011;PERDA Nomor 2 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023

APBD - PERUBAHAN APBD

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023

PERTANGGUNGJAWABAN APBD - APBD

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2023 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2022 di tingkat daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan akan tercipta keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023

PENGELOLAAN KEUANGAN

2023

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2023 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK :

-	Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yang perlu diatur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-	Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 2 Tahun 2020;UU Nomor 1 Tahun 2022;PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;PP Nomor 8 Tahun 2006;PP Nomor 71 Tahun 2010;PP Nomor 2 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PP Nomor 7 Tahun 2021;PP Nomor 19 Tahun 2022 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;
-	Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan proses yang diatur secara ketat dalam peraturan daerah. Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut menjelaskan prosedur yang harus diikuti, termasuk pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, evaluasi rancangan peraturan daerah, dan penetapan peraturan daerah tentang APBD. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penyempurnaan rancangan peraturan daerah, evaluasi perubahan APBD, dan akuntansi pemerintah daerah. Proses penetapan APBD harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan pengeluaran keuangan daerah dapat dilakukan secara transparan dan efisien.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung